Muzakara.com, Jakarta — Gubernur Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 884 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (20/5), di Balai Kota Jakarta. Pelantikan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa kekosongan jabatan.

Ratusan pejabat yang dilantik terdiri dari administrator, pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, hingga kepala puskesmas. Dalam arahannya, Pramono menegaskan bahwa birokrasi Jakarta harus mampu bergerak cepat menghadapi tantangan kota metropolitan yang semakin kompleks.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah saat ini tidak hanya diukur dari administrasi yang tertib, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial disebut sebagai kebutuhan dasar warga yang wajib menjadi perhatian utama seluruh aparatur.

“Pelayanan publik tidak boleh lambat. Masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, nyaman, dan solutif,” ujar Pramono dalam sambutannya.

Pelantikan ini juga berlangsung bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 serta menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Pramono menyebut momentum tersebut sebagai pengingat bahwa reformasi birokrasi harus terus dijaga melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan profesional.

Ia menyoroti pentingnya penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan ASN. Menurutnya, promosi maupun mutasi harus didasarkan pada kompetensi, kapasitas, dan rekam kinerja, bukan faktor lain di luar profesionalisme.

Pramono bahkan menegaskan tidak ingin ada jabatan strategis di lingkungan Pemprov DKI yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Ia meyakini organisasi pemerintahan akan berjalan lebih sehat apabila seluruh posisi diisi pejabat definitif yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya.

“Organisasi akan kuat kalau jabatan diisi orang yang tepat dan bekerja secara profesional,” katanya.

Pengamat pemerintahan menilai langkah percepatan pengisian jabatan ini penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik Jakarta, terutama menjelang berbagai agenda besar ibu kota. Selain mempercepat pengambilan keputusan, kepastian struktur birokrasi juga dinilai mampu meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

Di akhir sambutannya, Pramono meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif dan terbuka terhadap inovasi. Ia berharap birokrasi Jakarta dapat semakin responsif terhadap kebutuhan warga serta mampu menjawab tantangan perkotaan modern secara efektif.