Muzakara.com — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah berada pada fase paling menentukan dalam perjalanan pemerintahannya.
Dalam pandangan Din, berbagai perkembangan politik nasional belakangan ini memperlihatkan bahwa Prabowo masih memiliki kendali kuat atas pemerintahan sekaligus mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam menghadapi persoalan di lingkaran kekuasaan.
Din bahkan menggambarkan posisi Prabowo saat ini seperti seorang komandan pasukan khusus, baik Kopassus maupun Kostrad, yang dituntut mengambil keputusan secara cepat, tegas, dan menentukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Din dalam pandangannya yang diberi tajuk “Presiden Prabowo, You are at the Point of No Return (Tidak Ada Titik Kembali)”, Jumat (13/11/2026).
Menurut Din, sejumlah perkembangan politik yang terjadi belakangan ini dapat dibaca sebagai bentuk preemptive action atau aksi mendahului. Ia menyebut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden serta penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya sebagai bagian dari langkah yang menunjukkan sikap tegas dan determinan Presiden.
«“Mundurnya Gibran Rakabuming dari kursi Wakil Presiden yang tidak dapat dilepas dari ‘restunya’ dan ditangkapnya eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya adalah buah preemptive action (aksi mendahului), merupakan sikap decisive dan determinan yang dilakukannya,” ujar Din kepada wartawan.»
Dari Skeptisisme Menuju Titik Penentuan
Din mengakui bahwa sebelumnya dirinya termasuk pihak yang skeptis dan pesimistis terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan mandat kepresidenannya hingga 2029.
Keraguan tersebut terutama dipicu oleh apa yang ia sebut sebagai proses “pembusukan politik” (political decaying) dari dalam pemerintahan.
Ia menyoroti sejumlah program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes), yang menurut penilaiannya masih diwarnai berbagai persoalan dan malapraktik.
Din juga mengkritik komunikasi politik pemerintah dengan kalangan elite yang dinilainya belum berjalan baik. Di sisi lain, ia menyoroti kebijakan luar negeri yang menurutnya tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi mayoritas umat Islam.
Selain itu, Din menyinggung dugaan kasus penyadapan yang disebutnya melibatkan pihak di lingkungan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum.
Menurut Din, dua tahun pemerintahan Prabowo juga mengalami apa yang ia sebut sebagai defisit implementasi. Sejumlah gagasan pemerintah, menurutnya, masih berhenti pada tataran pernyataan dan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh jajaran pelaksana.
«“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo mengalami defisit, karena banyak yang berhenti pada kata-kata tidak berlanjut pada perbuatan nyata lebih karena eselon pelaksana tidak cukup responsif menerjemahkan pikiran Presiden,” ungkapnya.»
Pengunduran Diri Gibran Dinilai Memiliki Dua Dimensi
Din melihat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dari dua perspektif.
Di satu sisi, ia menilai keputusan tersebut dapat dipandang positif dan elegan karena dianggap mampu menjaga marwah negara dan konstitusi.
Din mengaitkannya dengan seruan 150 guru besar yang sebelumnya mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan konstitusional.
Namun, di sisi lain, Din menyebut peristiwa tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia apabila seorang Wakil Presiden harus meninggalkan jabatannya karena persoalan ketercelaan.
Din menyatakan seruan moral yang sebelumnya disuarakan oleh 150 guru besar, yang diakuinya turut menjadi salah satu pemrakarsa, pada dasarnya telah terpenuhi.
Menurut dia, seruan tersebut antara lain dimaksudkan untuk meredam kontroversi politik apabila Gibran tetap mempertahankan posisinya sebagai Wakil Presiden.
Meski demikian, Din menegaskan bahwa mundurnya Gibran tidak otomatis mengakhiri seluruh persoalan politik dan hukum yang sebelumnya muncul.
Hak Menyatakan Pendapat DPR Dinilai Tetap Relevan
Dalam perkembangan berikutnya, Din menyoroti apa yang disebutnya sebagai gejala dan gelagat adanya upaya makar terhadap Presiden serta manuver politik mantan Presiden Joko Widodo.
Atas dasar itu, ia menilai Hak Menyatakan Pendapat DPR RI tetap menjadi salah satu pilihan konstitusional yang dapat ditempuh.
«“Namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden dan upaya eks Presiden Jokowi Sang Ayah yang masih bermanuver politik, maka Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR-RI adalah pilihan konstitusional dan proses politik yang tidak seharusnya berhenti walau yang diperkarakan sudah berhenti,” tegas Din.»
Din juga menilai persoalan mengenai keterpilihan Wakil Presiden yang menurut penilaiannya menyimpang secara konstitusional berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bukan persoalan sederhana.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, tetapi juga menyentuh dimensi etika, moral, hingga dugaan tindak pidana yang perlu ditelusuri melalui mekanisme hukum.
“Tidak Ada Titik Kembali”
Bagi Din, berbagai perkembangan tersebut menempatkan Presiden Prabowo pada sebuah fase yang menentukan. Ia melihat Presiden kini berada pada situasi ketika keputusan dan tindakan politik yang diambil akan sangat menentukan arah pemerintahan ke depan.
Karena itu, Din mendorong agar berbagai persoalan yang telah muncul tidak berhenti pada pergantian jabatan ataupun penyelesaian politik semata.
Ia menilai proses hukum dan konstitusional tetap diperlukan untuk memastikan persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang tuntas sekaligus menjadi pembelajaran bagi masa depan ketatanegaraan Indonesia.
«“Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang maka harus diusut tuntas lewat proses pidana,” pungkas Din Syamsuddin.»
Pandangan Din tersebut menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai arah pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, serta dinamika politik nasional.
Media memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut untuk menyampaikan penjelasan, tanggapan, maupun bantahan atas berbagai hal yang disampaikan narasumber.
