Muzakara.com – Jakarta, — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato penting dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/26). Dalam pidatonya, Presiden memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai fondasi penyusunan RAPBN 2027.

Pidato tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya Presiden secara langsung menyampaikan pengantar KEM-PPKF di hadapan sidang paripurna DPR RI. Selama kurang lebih 45 menit, Presiden menekankan pentingnya disiplin fiskal, penguatan ekonomi nasional, stabilitas nilai tukar rupiah, serta keberpihakan anggaran kepada kepentingan rakyat.

Dalam paparannya, Presiden menargetkan pendapatan negara tahun 2027 berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung program prioritas nasional.

“Defisit APBN tahun 2027 akan dijaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan terus berjuang memperkecil defisit dan menjaga ekonomi tetap sehat,” ujar Presiden Prabowo di hadapan anggota parlemen dan jajaran kabinet.

Selain itu, Presiden juga menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah, menurutnya, akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar inflasi tetap terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dalam pidato tersebut, Presiden turut menyinggung pentingnya efisiensi anggaran negara dan upaya pemberantasan kebocoran keuangan negara. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari APBN harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Rapat Paripurna DPR RI hari ini juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan partai politik, serta ratusan anggota parlemen.

Pidato Presiden Prabowo dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, sekaligus mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.