Muzakara.com, Jakarta – Penguatan sistem deteksi dini konflik sosial, optimalisasi peran lembaga dakwah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial Jakarta di tengah kompleksitas kehidupan perkotaan yang terus berkembang.
Hal tersebut disampaikan Ketua Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta, KH. Jamaluddin F Hasyim, dalam agenda Halaqah Tokoh Dakwah Jakarta yang diselenggarakan bersama Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) Provinsi DKI Jakarta mengusung tema “Peran Da’i/Mubalig dalam Penanganan Konflik Sosial” di Hotel Yuan Garden, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Dalam pemaparannya, KH. Jamaluddin F Hasyim menegaskan bahwa penanganan konflik sosial di Jakarta tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga mediasi sosial secara berkelanjutan.
“Dalam dinamika sosial masyarakat terdapat langkah preventif atau pencegahan. Sebelum konflik terjadi harus ada deteksi dini. Ketika konflik muncul dilakukan mitigasi untuk menekan dampak seminimal mungkin, kemudian dilakukan mediasi guna mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik,” ujarnya.
Menurutnya, sistem deteksi dini memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat perkotaan yang sangat dinamis. Salah satu instrumen yang diapresiasi dalam konteks tersebut adalah keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang selama ini berperan membaca potensi kerawanan sosial di tingkat lingkungan dan menjalin koordinasi bersama unsur pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat.
Selain peran pemerintah dan aparat keamanan, lembaga dakwah juga dinilai memiliki kontribusi strategis dalam menjaga harmoni sosial masyarakat. Para kiai, ustaz, ustazah, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan Islam disebut memiliki pengaruh moral yang kuat di tengah kehidupan masyarakat akar rumput.
“Tokoh agama adalah figur yang dihormati masyarakat. Kehadiran mereka di tengah komunitas dapat menjadi peneduh sekaligus peredam konflik. Dakwah tidak hanya berbicara di mimbar, tetapi juga membangun perdamaian sosial,” kata KH. Jamaluddin F Hasyim.
Pendekatan sosial berbasis komunitas juga dipandang efektif dalam memperkuat solidaritas warga. Kegiatan lintas kelompok masyarakat, keterlibatan majelis taklim, generasi muda, hingga organisasi warga di tingkat RT dan RW diyakini mampu membangun kedekatan sosial serta mengurangi potensi gesekan antarwarga.
Dalam konteks tersebut, konsep “tak kenal maka tak sayang” dinilai relevan sebagai fondasi membangun hubungan sosial masyarakat perkotaan yang harmonis. Melalui interaksi dan kegiatan bersama antarwarga maupun antarwilayah, rasa saling memiliki serta kepedulian sosial dapat tumbuh secara alami.
Pada kesempatan itu, Ketua KODI DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya optimalisasi jejaring organisasi kemasyarakatan dan lembaga dakwah seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia hingga tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat.
Jejaring sosial berbasis masyarakat tersebut dinilai dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat perdamaian sosial sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, persoalan ekonomi disebut sebagai salah satu akar utama berbagai konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi umat dipandang sebagai bagian penting dalam strategi pembangunan sosial jangka panjang.
“Banyak persoalan sosial bermula dari tekanan ekonomi. Karena itu pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan kehidupan yang lebih baik,” jelas tokoh yang akrab disapa Gus Jim tersebut.
Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung bagaimana kekuatan ekonomi global saat ini menjadi faktor dominan dalam percaturan dunia internasional. Negara-negara besar dinilai mampu mempengaruhi kebijakan global karena ditopang oleh kekuatan ekonomi dan korporasi besar yang menguasai berbagai sektor strategis.
Karena itu, umat Islam didorong untuk memperkuat basis ekonomi, membangun kemandirian usaha, memperluas jejaring bisnis, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan sosial.
“Penguatan ekonomi umat bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga menyangkut kemandirian, martabat, dan masa depan peradaban,” tutup Ketua KODI DKI Jakarta.
